Optimalkan Pengendalian Belanja Pegawai, BPKAD Bojonegoro Gelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi SIGAP 30

Bojonegoro – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro menggelar Rapat Koordinasi terkait Belanja Pegawai sekaligus Sosialisasi SIGAP 30 (Sistem Informasi Pengendalian dan Proyeksi Belanja Pegawai).

Kegiatan ini diikuti oleh Bendahara Pengeluaran dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, sebagai bagian dari upaya BPKAD dalam memastikan pelaksanaan, pengendalian, dan proyeksi belanja pegawai berjalan secara tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SIGAP 30 dihadirkan sebagai instrumen digital yang memudahkan setiap OPD dalam memantau perkembangan realisasi belanja pegawai secara berkala. Melalui aplikasi ini, kebutuhan belanja pegawai Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat diproyeksikan sebagai upaya pengendalian agar tetap sesuai dengan batas maksimal 30% dari total APBD yang dialokasikan bagi setiap OPD, sejalan dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Dengan sistem ini, setiap OPD memiliki gambaran yang lebih akurat dan real-time mengenai posisi belanja pegawai, sehingga potensi pembengkakan anggaran dapat dideteksi dan diantisipasi sejak dini.

Penerapan SIGAP 30 diharapkan memberikan sejumlah manfaat bagi OPD, di antaranya:

• Memberikan kemudahan pemantauan proyeksi dan realisasi belanja pegawai secara berkala dan akurat.
• Mendukung kepatuhan terhadap batas maksimal 30 persen belanja pegawai dari total anggaran OPD.
• Mempercepat proses evaluasi dan pengambilan keputusan terkait perencanaan belanja pegawai.
• Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran belanja pegawai di masing-masing OPD.
• Menjadi dasar koordinasi yang lebih baik antara OPD dan BPKAD dalam pengendalian belanja daerah secara keseluruhan.

Melalui koordinasi dan sosialisasi ini, BPKAD Kabupaten Bojonegoro berkomitmen untuk terus mendorong pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, dan akuntabel, guna mendukung tata kelola pemerintahan yang semakin baik di Kabupaten Bojonegoro.