Bojonegoro "Di Jawa Timur, 38 Pemerintah kabupaten/kota telah memiliki situs web resmi sebagai jendela informasi publik. Namun, tidak banyak yang memanfaatkan media tersebut untuk transparansi anggaran. Daerah mana saja yang sudah berani transparan? Berikut ulasan Muhammad Kholid A.S. dari The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP)" Begitulah sebuah ulasan yang disampaikan salah satu media di Jawa Timur yang mengulas APBD Pemerintah Kabupaten atau Kota di seluruh Jawa Timur.

Didalam berita yang ditulis Jawa Pos pada edisi Selasa (4/3) kemarin, menyebutkan bahwa terdapat Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang didalam situs website resminya tidak ada publikasi APBD. Diantarnya Kabupaten (Mojokerto, Gresik, Bangkalan, Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Madiun, Ngawi, Pamekasan, Ponorogo, Probolinggo, Sidoarjo, Situbondo, Trenggalek, Tulungagung). Lalu Kota (Madiun, Malang, Mojokerto, Pasuruan, dan Blitar). Dari informasi tersebut, Kabupaten Bojonegoro masih tercatat sebagai Pemerintah yang masih "merahasiakan" APBD. Apakah benar adanya?

Hal tersebut mendapat bantahan dari Kepala BPKKD Bojonegoro, M. Ibnu Soeyoeti, SE, M.Si yang mengatakan bahwa menu transparansi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sudah ada sejak tahun 2013. "Menu transparansi anggaran sejak 2013 sudah dipublikasikan, lha kok dianggap Bojonegoro tidak update. Silakan kunjungi http://bpkkd.bojonegorokab.go.id and http://bpkkdbojonegoro.com" ujarnya. BPKKD yang memiliki 2 domain sebagai media informasi keuangan Pemkab Bojonegoro ditegaskan bahwa web tersebut sudah banyak yang mengaksesnya. Dibuktikan dari jumlah pengujung yang terdapt di menu statistic pada sidebar web BPKKD. Dari Bupati, Sekda ataupun elemen masyarakat ketika membutuhkan informasi tentang keuangan daerah web BPKKD-lah yang menjadi pusat penyajinya.

Sebagai masyarakat Bojonegoro yang mana membutuhkan informasi pengelolaan keuangan daerah bisa mengaksesnya di 3 domain. Yakni di website resmi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro http://www.bojonegorokab.go.id (Pada banner transparansi anggaran), http://bpkkd.bojonegorokab.go.id (situs resmi BPKKD) dan http://www.bpkkdbojonegoro.com (domain umum). (oz)